Makna, Hakikat Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Banyak yang tidak memahami apa hakikat hak dan kewajiban warga negara baik secara pengertian maupun makna secara literal.

Mengetahui  pengertian atau makna hakikat hak dan kewajiban warga negara merupakan hal penting sebagai warga negara yang baik. Dalam buku ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diterbitkan oleh kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kelas XII memiliki makna sendiri.

Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara

Menurut buku di atas, hak sendiri merupakan semua hal yang harus kalian peroleh atau dapatkan yang bisa berupa kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.

Untuk bisa memperoleh hak, seseorang harus terlebih dahulu menunaikan kewajiban misalnya saja seorang guru akan mendapatkan gaji setelah sebulan mengajar, seorang siswa akan mendapatkan nilai ketika mengerjakan tugas.

Baca juga : Subtansi Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pancasila

Definisi Hak Warga Negara

Sedangkan makna hak warga negara yakni seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara.

Pengertian tersebut seringkali disalahartikan sebagai hak asasi manusia, padahal keduanya memiliki pengertian yang jauh berbeda karena hak asasi manusia yakni hak yang melekat pada setiap diri manusia dan memiliki sifat universal.

Perbedaan keduanya jelas, hak asasi manusia lebih universal dalam hal pengertian atau makna, sedangkan hak warga negara terbatas oleh kewarganegaraannya.

Karena itu, tidak semua hak asasi manusia (HAM) merupakan hak warga negara. Contohnya, untuk memilih Presiden di Pemilihan Presiden 2019 nanti merupakan hak warga negara Indonesia dan tidak berlaku di luar itu.

Definisi Kewajiban Warga Negara

Setelah membahas terkait hak, sekarang gilliran mengetahui pengertian dari kewajiban, hal ini penting karena untuk mendapatkan hak harus terlebih dahulu menunaikan kewajiban.

Kewajiban sendiri berarti segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan oenuh tanggung jawab. Dengan demikian, pengertian kewajiban warga negara yakni hal-hal yang harus dilakukan sebagai warga negara tentunya mengacu pada ketentuan undang-undang yang berlaku.

Baca juga : Upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Jika di paragraf sebelumnya diketahui adanya hak asasi manusia (HAM), adapula yang namanya kewajiban asasi manusia yakni kewajiban dasar sebagai seorang manusia.

Sebagaimana hak asasi manusia, kewajiban asasi manusia juga bersifat universal sedangkan kewajiban warga negara dibatasi oleh kewarganegaraan itu sendiri. Contohnya, kewajiban untuk melakukan bela negara sebagai warga negara Indonesia yang baik dan warga negara lainnya tidak.

Setelah memahami pengertian hak dan juga kewajiban secara etimologis, kini kita paham jika hak dan kewajiban rupanya tidak bisa dipisahkan dan saling terkait satu sama lain.

Kendati demikian, keduanya seringkali tidak seimbang misalnya hak sebagai warga negara yang layak mendapatkan akses pendidikan, ternyata saudara-saudara kita di luar pulau Jawa misalnya masih banyak yang tidak mendapatkan akses tersebut.

Jadi hakikat hak dan kewajiban warga negara yakni dua hal yang tidak bisa terpisah satu sama lain dan saling melengkapi, seorang warga negara Indonesia wajib melakukan apa-apa yang harus dilakukan seperti bayar pajak misalnya, namun di sisi lain dari pajak tersebut seorang warga negara juga berhak mendapatkan hak-haknya seperti tunjangan pendidikan, tunjangan listrik, dan berbagai tunjangan lainnya.

Jenis-jenis Hak dan Kewajiban Warga Negara Republik Indonesia

Selain pengertian atau makna, hal selanjutnya yang perlu kita pahami yakni adanya jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara Republik Indonesia. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat ketentuan-ketentuan mengenai jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara Indonesia yakni diatur pada pasal 26-34.

Dalam pasal-pasal 26 sampai dengan pasal 34, mengatur berbagai jenis hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang diantaranya yakni hak atas kewarganegaraan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

Selain itu, adapula hak hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, hak dan kewajiban bela negara, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, dan kemerdekaan memeluk agama.

Baca juga : Kesamaan Kedudukan Warga Negara Indonesia (Hak dan Kewajiban)

Tidak hanya sampai di situ, dalam pasal 26 hingga 34 juga mengatur tentang pertahanan dna keamanan negara, hak untuk mendapatkan pendidikan, juga kebudayaan nasional Indonesia. Ketentuan-ketentuan harus dipahami dengan jelas dan mendetail agar tercipta masyarakat yang adil dan merata sehingga tidak terjadi jurang kesenjangan sosial yang tinggi.

Contoh langsung, dalam pasal 27 Ayat (2), menyatakan bahwa Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Selain dalam UUD 1945, hal yang sama juga tersirat dalam Undang-Undang lainnya seperti Undang-undnag Agraria, Undang-undang Penanaman Modal, Undang-undang Tenaga Kerja dan lain-lainnya. berbagai undang-undang tersebut memiliki tujuan yang sama yakni agar tercipta lapangan kerja untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Contoh pasal lainnya yakni pasal yang mengatur tentang kebebasan dalam kepercayaan dan memeluk agama yakni Pasal 29 Ayat (1) dan ( 2). Dalam Undang-Undang 29 Ayat (1) menyatakan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan pada Pasal 29 Ayat (2) menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut kepercayaan dan agamanya dan kepercayaan itu.

Negara Wajib Hadir

Sehingga jika ada yang melarang pendirian sebuah gereja, melarang seorang warga Buddha datang ke Vihara misalnya, sebenarnya sudah merupakan aktivitas yang melanggar. Negara pun diharuskan hadir dan menengahi segala masalah yang berkaitan dengan pelanggaran atas kebebasan beragama dan memeluk kepercayaan.

Baca juga : Hukum Kewarganegaraan Indonesia Menurut UU RI No. 3 Tahun 1946 Dan Hasil KMB

Tidak hanya itu, negara juga wajib untuk menengahi dan hadir dalam berbagai aspek di masyarakat termasuk dalam jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang tertuang dalam pasal lainnya.

Hakikat hak dan kewajiban warga negara Indonesia saling terkait dna tidak bisa dipisahkan, seornag warga negara Indonesia berkewajiban untuk membayar pajak, untuk membela negara, dan berbagai kevajiban lainnya. Di sisi lainnya, seorang warga negara Indonesia juga mendapatkan hak untuk mendapatkan perlindungan, untuk memeluk agama dan keeprcayaan, dan berbagai hak lainnya.

Originally posted 2018-07-06 09:55:05.