Peran pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuan negara sangatlah penting. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea ke-2 dan ke-4.
Pemerintahan daerah sebagai salah satu alat kelengkapan negara memiliki peranan yang utama untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Untuk menunjang tujuan negara tersebut dibuatlah peraturan-peraturan pendukung. Salah satunya adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004.
Konten
UU Nomor 32 Tahun 2004
Di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 ini menjelaskan mengenai pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
Baca juga : 3 Sistem Pemilihan atau Pengangkatan Kepala Daerah (Kelebihan, Kekurangan)
Sebagimana yang tertera pada ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 yang mengatur hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom.
Sebagai salah satu perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam mewujudkan tujuan nasional, pemerintahan daerah memiliki beberapa peran penting. Peran penting tersebut dijabarkan dalam bentuk hak dan kewajiban pemerintahan daerah.
Kewajiban Pemerintah Daerah
Berdasarkan pasal 22 UU Nomor 32 tahun 2004 kewajiban dari pemerintah daerah sebagai salah satu peran pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuan negara antara lain:
1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kerukunan dan kesatuan serta keutuhan Negara Republik Indonesia.
Hal ini merupakan kewajiban pemerintahan daerah yang paling mutlak harus dilakukan. Karena keutuhan NKRI adalah harga mati. Keutuhan ini akan tercapai jika sudah tercipta rasa persatuan, kesatuan dan kerukunan antar masyarakat di daerah. Kerukunan yang tercipta di daerah ini akan meluas menjadi kerukunan nasional.
2. Mengembangkan sumber daya produktif
Sumber daya yang tersedia disetiap daerah sangat banyak dan beragam. Baik itu sumber daya manusia, alam maupun sosial. Jika sumber daya itu bisa dikembangkan dengan baik maka bisa meningkatkan nilai dari sumber daya itu. Untuk lebih jauhnya lagi sumber daya yang berhasil dikembangkan itu akan membantu meningkatkan penghasilan daerah.
Baca juga : Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dengan Daerah di Indonesia
Misalnya saja sumber daya kreatifitas di kota Bandung, banyaknya warga yang memiliki kreatifitas dan mampu dikembangkan oleh pemerintahan daerah setempat membuat Bandung menjadi salah satu kota tujuan wisata.
Ada pula daerah Bali yang terkenal dengan sumber daya alam dan budayanya. Pemerintah daerah Bali mampu mengkolaborasi kedua sumber daya itu dengan sangat baik. Hingga kini Bali terkenal diseluruh dunia sebagai surga dunia.
3. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
Salah satu indikasi keberhasilan sebuah pemerintahan daerah adalah fasilitas kesehatan yang lengkap dan menyebar di seluruh daerah. Sehat adalah modal utama untuk berkembang.
Warga yang sehat akan mampu lebih mengembangkan dirinya. Warga yang berkembang secara tidak langsung ikut mengembangkan daerahnya. Semakin banyak warga yang sehat semakin besar produktivitas kinerjanya.
4. Membuat perencanaan dan tata ruang daerah
Hal yang tak kalah penting dalam pemerintahan daerah adalah membuat perencanaan tata ruang daerah. Penataan ruang yang baik akan membuat siklus kehidupan masyarakat berjalan lebih baik.
Hak Pemerintah Daerah
Selain kewajiban di pasal yang sama juga disebutkan beberapa hak pemerintah daerah :
- Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah
Sejak disahkannya otonomi daerah maka peran serta pemerintahan daerah dalam mengatur daerahnya menjadi lebih besar. Pemerintah daerah menjadi lebih mandiri mengurus sendiri urusan pemerintahan. - Mengelola kekayaan daerah
Kekayaan daerah yang diperoleh bisa langsung dikelola oleh pemerintahan daerah setempat. - Memungut pajak dan retribusi daerah
Salah satu pendapatan lain-lain dari pemerintahaan daerah selain kekayaan daerah adalah pajak dan retribusi. Nilai pajak dan retribusi ini bisa membantu pemerintah daerah untuk mengembangkan daerah. - Memilih pimpinan daerah
Pemilihan pimpinan daerah kini bisa langsung diadakan oleh pemerintah daerah melalui mekanisme perundang-undangan yang telah ditentukan.
Hak dan kewajiban tersebut dilaksanakan dalam bentuk program kerja. Program kerja yang dibuat merupakan salah satu peran pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuan negara.
Originally posted 2018-07-06 10:51:29.