Dalam sistem demokrasi Pancasila di Indonesia terdapat beberapa langkah yang digunakan dalam mengimplementasikan sistem tersebut, yang akan dijelaskan sebagai berikut.
Konten
Pelaksanaan Sistem Demokrasi Pancasila
Dalam melaksanakan Demokrasi Pancasila di Indonesia harus dijiwai serta didasarkan pada sila-sila yang termuat dalam Pancasila. Isi pokok dalam melaksanakan Demokrasi pancasila di Indonesia ialah sebagai berikut:
- Dalam melaksanakan demokrasi harus dilandaskan pada pancasila yang terkandung di dalam UUD 1945
- Dalam melaksanakan demokrasi Pancasila harus menghargai serta melindungi hak-hakasasi manusia.
- Dalam melaksanakan sistem ketatanegaraan harus berlandaskan pada institusional yang sesuai pada UUD 1945.
- Dalam melaksanakan demokrasi harus berlandaskan pada hukum.
Demokrasi Pancasila melingkupi berbagai hal yang ada dalam aktivitas dalam berbangsa Indonesia. Selain sistem politik yang berlandaskan Pancasila, ada pula sistem sosial serta ekonomi yang berlandaskan dalam demokrasi pancasila.
Baca juga : Pengertian Pancasila Sebagai Ideologi Indonesia, Peran & Fungsinya
Demokrasi sosial artinya ikatan antaranggota penduduk negara (masyarakat) harus berdasarkan menurut penghormatan pada kemerdekaan, solidaritas, serta persamaan kedudukan. Demokrasi ekonomi artinya sistem penyelenggaraan perekonoman yang berdasarkan terhadap demokrasi, yang dilandaskan nilai-nilai pada Pancasila, sehingga tercipta keadilan serta kesejahteraan masyarakat.
Sistem politik di negara Indonesia yang berlandaskan pada Demokrasi Pancasila secara khusus termuat dalam sila keempat, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/Perwakilan. Kedaulatan berada ditangan rakyat serta dengan menjalankannya melewati badan/lembaga perwakilan.
Anggotanya, baik yang berada di Perlemen ataupun di eksekutif (presiden serta wakil presiden), dipilih secara langsung sama rakyat melewati Pemilihan Umum yang dilakukan setiap lima tahun sekali.
Demokrasi Pancasila menghendaki terdapatnya musyawarah dalam mencapai mufakat. Hal ini adalah sebuah sistem demokrasi berdasarkan sila keempat. Dalam musyawarah mufakat ini yang terpenting ialah isi dari beragam pendapat serta berjalannya musyawarah tersebut. Metode voting sebenarnya tidak diperbolehkan pada demokrasi Pancasila.
Walaupun tidak secara langsung menolak sistem voting tersebut, namun dalam sistem demokrasi Pancasila lebih menitikberatkan musyawarah untuk mufakat yang kemudian mampu dilakukan dengan sistem voting.
Baca juga : Perbedaan Sistem Politik Demokrasi Liberal dengan Pancasila
Dengan syarat, jika musyawarah untuk mufakat tersebut tidak mampu dalam mencapai sebuah keputusan bersama. Dengan demikian, sangat penting adanya pemahaman tentang tata cara bermsyawarah menurut demokrasi pancasila.
- Mementingkan kepentingan negara serta masyarakat.
- Mementingkan musyawarah dalam meraih sebuah keputusan demi kepentingan bersama.
- Mementingkan semangat kekeluargaan selama musyawarah mufakat.
- Tidak memaksakan sebuah hasrat, baik hasrat pribadi ataupun kelompok, terhada orang lain.
- Mementingkan tujuan baik serta tanggung jawab buat menerima serta melaksanakan ketentuan musyawarah.
- Menurut moral, dalam pemungutan hasil keputusan mampu dipertanggungjawabkan terhadapTuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi derajat serta martabat manusia.
- Musyawarah harus dilaksanakan dengan akal sehat serta hati nurani yang luhur.
Cara implementasi dalam melakukan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat ini diatur melalui ketetapan MPR ialah sebagai berikut.
1. TAP MPR No. 1/MPR/1993 dalam Pasal 87 serta 92 dan TAP MPR No. II/MPR/1990 Pasal 79
Pemungutan keputusan sejauh mungkin dengan cara musyawarah demi mencapai mufakat. Apabila tidak berhasil, mampu ditempuh dengan cara suara yang terbanyak.
2. TAP MPR No. II/MPR/1999 Pasal 93
Syarat sahnya sebuah putusan berlandaskan pada musyawarah, ialah jika diambil dalam sebuah rapat yang mana daftar hadinya sudah ditandatangani melebihi dari separuh jumlah anggota rapat yang menggambarkan setiap fraksi.
3. TAP MPR No. II/MPR/1999 Pasal 85
Syarat-syarat sahnya dalam melakukan pengambilan keputusan berlandaskan pada suara terbanyak ialah sebagai berikut:
- Diambil dalam sebuah rapat yang telah dihadiri serta ditandatangani sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang ikut dalam rpaat.
- Disetujui oleh lebih dari setengah anggota yang datang.
Baca juga : 5 Kedudukan Pembukaan UUD 1945 Yang Perlu Anda Ketahui
TAP MPR No. II/MPR/1999 Pasal 85 memuat tentang syarat voting. Berlandaskan ketetapan tersebut, sistem voting dalam Demokrasi pancasila berlaku syarat-syarat sebagai berikut:
- Jika musyawarah untuk mufakat sudah dilakukan secara maksimal, namun tidak memperoleh keputusan bersama.
- Terdapatnya perbedaan pendapat serta pendirian yang beralasa, sehingga tidak mungkin ditemukan lagi.
- Sebelu dilakukannya voting, didahului dengan adanya evaluasi guna mempelajari pemdapat-pendapay yang tidak sama.
- Dalam penggambilan voting sah jika diamil dalam sebuah rapat yang telah dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota rapat serta telah disetujui lebih dari setengah dari jumlah anggota yang hadir memenuhi forum.
Sehingga dengan demikian ada prinsip yang termuat dalam proses musyawarah guna mufakat, ialah musyawarah guna mufakat harus dilandaskan pada sila keempat. Pancasila serta suatu keputusan yang diambil tidak boleh berseberangan dengan pancasila serta UUD 1945 dan secara moral mampu untuk dipertanggungjawabkan.
Demikian artikel pada kesempatan kali ini yaitu tentang pelaksanaan sistem demokrasi pancasila yang berada di Indonesia. Apabila terdapat kekurangan ataupun pertanyaan silahkan beri komentar dibawah ini. Semoga bermanfaat
Originally posted 2018-05-12 16:54:04.