Definisi Umum Budaya Politik

Definisi atau pengertian budaya politik adalah sebuah pola perilaku dalam suatu masyarakat untuk menghadapi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta melaksanakan penyelenggaraan tata administrasi negara, politik dan pemerintahan, serta hukum, dan norma kebiasaaan yang tentunya banyak dihayati dan ditaati seluruh anggota dalam tataran masyarakat setiap saat.

Makna budaya politik juga dapat disebut sebagai sebuah sistem nilai bersama dalam masyarakat yang mempunyai kesadaran tertentu untuk dapat turut serta dalam mekanisme pengambilan keputusan secara kolektif dan/atau penentuan sebuah bentuk kebijakan publik yang berdampak bagi masyarakat secara keseluruhan.

Definisi Budaya Politik Menurut Ahli

1. Austin Ranney

Menurut seorang ahli bernama Austin Ranney, budaya politik adalah seperangkat pandangan mengenai sebuah sistem politik dan pemerintahan yang dipegang bersama-sama, sebuah pola orientasi terhadap objek politik.

2. Mochatar Massoed

Sedangkan menurut Mochtar Massoed, budaya politik adalah suatu sikap dan sekaligus bentuk orientasi warga terhadap kehidupan pemerintahan negara berikut politiknya.

3. Miriam Budiharjo

Lebih lanjut lagi, Miriam Budiharjo mengartikan budaya politik sebagai sebuah keseluruhan dari pandangan politik baik itu yang berisikan norma norma, pola orientasi terhadap bidang politik dan tentunya pandangan hidup pada umumnya.

4. Sidney Verba

Seorang ahli bernama Sidney Verba juga mengatakan bahwa budaya politik merupakan suatu sistem kepercayaan empirik, simbol simbol ekspresif dan juga nilai nilai yang menegaskan bahwa terdapat suatu situasi dimana terdapat tindakan politik yang dilakukan.

Tipe-Tipe Budaya Politik

1. Berdasarkan Sikap Yang Ditunjukkan

Terdapat beberapa tipe budaya politik yang berkembang di masyarakat. Budaya politik dapat dibedakan berdasarkan sikap yang ditunjukkan dan orientasi politiknya. Berdasarkan sikap yang ditunjukkan, budaya politik dapat dibedakan menjadi :

a. Budaya politik militan

Budaya politik dimana tidak ada perbedaan yang dipandang sebagai sebuah usaha untuk mencari alternatif terbaik, tetapi dipandang sebagai sebuah usaha jahat yang menentang. Bila terjadi suatu krisis, maka yang akan dicari adalah kambing hitamnya.

b. Budaya politik toleransi

Merupakan budaya politik yang mempunyai pemikiran terpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai, berusaha mencari dan mencapai sebuah konsensus yang wajar dan akan selalu membuka pintu untuk bekerja sama. mengembangkan sikap netral terhadap ide orang, bukan menaruh curiga pada orang lain.

2. Berdasar Orientasi Politik

Sedangkan berdasarkan orientasi politiknya, budaya politik dibagi menjadi :

a. Budaya politik parokial

Merupakan suatu bentuk budaya politik yang mempunyai tingkat partisipasi yang sangat rendah. Budaya politik dalam suatu masyarakat dikatakan sebagai budaya politik yang parokial apabila terdapat suatu frekuensi orientasi terhadap mereka dan juga terhadap empat bentuk dimensi penentu dari sebuah budaya politik yang mendekati angka nol atau bahkan tidak mempunyai perhatian terhadap keempat dimensi yang bersangkutan tadi.

Tipe dari budaya politik ini pada umumnya berada di wilayah Afrika ataupun beberapa masyarakat pedalaman yang ada di Indonesia. Dalam tipe masyarakat ini, tidak ada satu pun peran politik yang sifatnya khusus.

b. Budaya politik kawula (subyek)

Merupakan suatu budaya politik dimana masyarakatnya sudah lebih maju baik itu di bidang ekonominya maupun kehidupan sosialnya meskipun sifatnya masih pasif. tipe budaya politik ini dalam masyarakat, mempunyai ciri adanya suatu frekuensi orientasi yang cukup tinggi terhadap adanya suatu pengetahuan dalam tataran sistem politik secara umum berikut adanya objek output atau pemahaman tentang penguatan kebijakan Pemerintah.

Para subyek akan menyadari adanya otoritas dari pemerintah dan secara efektif akan diarahkan pada otoritas yang bersangkutan. Sikap masyarakat kepada berbagai macam sistem politik yang ada, diperlihat kan dengan rasa tdak suka. Intinya, dalam budaya politik tipe ini, terdapat bebragai pengetahuan dan wawasan yang cukup memadai mengenai sebuah sistem politik yang berlaku umum sekaligus adanya proses penguatan kebijakan Pemerintah.

3. Budaya politik partisipan

merupakan suatu budaya politik yang ada dan tentunya mempunyai tanda berupa timbulnya kesadaran politik yang relatif tinggi dikalangan masyarakat. Masyarakat akan selalu dan mampu memberikan opininya serta aktif dalam berbagai kegiatan politik.

Masyarakat dalam tipe budaya politik ini akan mempunyai pengetahuan yang cukup tentang sebuah sistem politik pada umumnya, memahami peran pemerintah sebagai otoritas pembuat kebijakan berikut penuguatan sekaligus adanya partisipasi dan peran aktif dalam sebuah proses politik yang saat ini sedang berlangsung.

Masyarakat juga akan cenderung diarahkan pada peranan pribadi aktif melalui seluruh jenis dimensi diatas yang telah disebutkan. Meskipun secara perasaan dan evaluasi mereka yang dilakukan terhadap peran tersebut efektif, maka peran yang bersangkutan dapat bersifat menerima maupun menolak.

Ciri-Ciri Budaya Politik

Terdapat beberapa macam ciri dari budaya politik, diantaranya adalah :

  1. Adanya budaya politik mengenai masalah legitimasi.
  2. Adanya perilaku dari aparat negara.
  3. Ada suatu pengaturan kekuasaan.
  4. Adanya kegiatan partai politik.
  5. Adanya proses pembuatan kebijakan pemerintah.
  6. Adanya pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat.
  7. Adanya gejolak di masyarakat terhadap suatu kekuasaan yang memerintah.

Komponen Budaya Politik

Terdapat setidaknya 3 komponen budaya politik, diantaranya adalah :

1. Orientasi kognitif

Merupakan orientasi yang berkaaitan dengan berbagai macam bentuk keyakinan dan pemahaman individu terkait sistem politik beserta atributnya. seperti contohnya adalah tentang ibu kota, lambang negara, dan lain sebagainya.

2. Orientasi afektif

Merupakan sebuah orientasi yang berkaitan dengan emosional individu dalam budaya politik yang sedang berjalan dalam suatu pemerintahan.

3. Orientasi evaluatif

Merupakan orientasi yang berkaitan dengan kemampuan dan peran serta kapasitas seseorang dalam memberikan sebuah penilaian pada sistem politik yang berjalan berikut peranan individu yang ada didalamnya.Faktor yang mempengaruhi komponen ini adalah pendidikan, latar belakang, kondisi, dan juga pemahaman serta berbagai macam faktor pendukung lainnya.

Budaya Politik Di Indonesia

Di Indonesia, budaya politik dapat dinilai berdasarkan hal-hal dibawah ini :

1. Hierarki yang ketat

Masyarakat di Pulau Jawa dan sebagian besar masyarakat di Indonesia, pada umumnya bersifat hierarkis. terdapat suatu stratifikasi sosial yang hierarkis yang nampak dari adanya pemisahan tegas antara pengusaha dan wong cilik.

Penguasa bisa memakai bahasa yang kasar pada bawahan atau rakyatnya. Dalam kehidupan politik, pengaruh adanya suatu stratifikasi sosial ini tercermin pada cara penguasa merefleksikan dirinya sendiri dan masyarakatnya.

2. Kecenderungan patronage

Pola hubungan ini sejatinya adalah salah satu jenis budaya politik yang lebih menonjol dan dominan di Indoensia. pola ini bersifat sangat individual dimana tumbuh dan berkembangnya akan selalu nampak dan dikenang di kalangan pelaku politik.

Dalam kehidupan berpolitik, tumbuhnya suatu budaya politik ini semacam tampak di kalangan para pelaku politik yang bersangkutan. mereka tentu akan banyak mencari keuntungan dan dukungan dari atas daripada harus menggali dukungan dari basisnya.

3. Kecenderungan neo patrimonalisalistik

Kecenderungan politik di Indoensia adalah adanya budaya politik yang sifatnya neo patrimonialistik yang artinya, meskipun terdapat atribut yang sifatnya modern dan rasionalistik seperti birokrasi, perilku negara masih memperlihatkan adanya tradisi dan budaya politik yang mempunyai karakter patrimonial.

Contoh Budaya Politik

Budaya politik pada dasarnya dapat dilakkan dalam berbagai lingkungan, bisa itu lingkungan masyarakat dan bisa juga lingkungan keluarga maupun sekolah. Beberapa contoh budaya politik dapat anda simak dibawah ini.

  1. Mengikuti pemilihan umum (pemilu) bagi seseorang yang sudah berusia 17 tahun secara tertib.
  2. Mengikuti demo atau unjuk rasa sebagai salah satu sarana menyalurkan aspirasi yang tidak merugikan siapapun.
  3. Ikut dalam pemilihan ketua dan wakil OSIS.
  4. Menyalurkan aspirasi dan gagasan melalui berbagai macam forum dan musyawarah.
  5. Mendengarkan nasihat dari orang tua.
  6. Berpartisipasi dalam suatu organisasi dalam berbagai tingkatan, mulai dari lingkungan sekitar sampai tingkatan nasional.
  7. Melakukan musyawarah keluarga guna mengambil keputusan.

Originally posted 2018-01-20 10:00:01.