Banyak cara yang bisa kita gunakan sebagai upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, dan tentunya mencegah lebih baik daripada mengobati.
Bahkan dalam rangka penanganan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, hal yang utama untuk dilakukan yakni mencegahnya agar tidak terjadi, berbagai faktor yang menyebabkan pelanggaran harus dicegah sedini mungkin.
Upaya Penanganan Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara
Cara untuk mengupayakan agar pelanggaran tidak terjadi bisa dilakukan dengan beragam cara, misalnya dengan adanya supremasi hukum dan demokrasi yang harus terus kita tegakkan.
Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis bisa kita kemukakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Karena tentu saja upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara harus dilakukan secara bersama.
Baca juga : Partisipasi Masyarakat untuk Mencegah Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara
Para pejabat hukum misalnya, harus memberikan contoh yang baik untuk memenuhi kewajiban dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya serta adil kepada masyarakat. Selain itu, penegak hukum juga harus memberikan perlindungan terhadap setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan tentunya hal tersebut sebagai salah satu upaya dalam menegakkan hukum.
Upaya selanjutnya yakni harus mengoptimalkan peran berbagai lembaga yang memiliki peran seperti halnya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia). Selain itu, beberapa lembaga lainnya yakni Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan juga Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan berbagai lembaga lainnya.
Upaya ketiga yaitu dalam hal meningkatkan kualitas pelayanan publik agar pelanggaran hak dna kewajiban warga negara tidak terjadi. Selain itu, uoaya selanjutnya yang bisa dilakukan yakni dengan meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan juga lembaga-lembaga politik agar terjadi penegakan hak dan kewajiban warga negara.
Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara terhadap masyarakat juga menjadi salah satu upaya penanganan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara.
Penyebarluasan tersebut dilakukan dengan melalui lembaga-lembaga pendidikan formal misalnya sekolah/perguruan tinggi atau bahkan lembaga-lembaga non-formal seperti tempat kursus atau tempat mebgaji di masyarakat, atau komunitas-komunitas belajar dan lain sebagainya.
Baca juga : Bentuk Partisipasi Warga Negara Terhadap Program Pemerintah
Lebih lanjut, upaya penanganan pelanggaran hak dan kewajiban juga bisa dilakukan dengan meningkatkan keprofesionalan lembaga keamanan dan pertahanan negara. Selebihnya, kita bisa mengupayakan untuk meningkatkan kerja sama yang harmonis antar kelomok dan golongan dalam masyarakat.
Hal tersebut guna membangun sikap toleransi dan menciptakan masyarakat yang penuh dengan tenggang rasa dan menghargai serta menghormati berbagai perbedaan yang ada termasuk keyakinan dan agama masing-masing.
Tindakan-tindakan Penanganan Pemerintah
Selanjuutnya, berbagai tindakan penanganan juga dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki fungsi strategis dalam penegakan hukum seperti misalnya KPK dan Kepolisian.
Kepolisian dalam proses penegakan hukum melakukan penanganan terhadap berbagai kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak dan kewajiban warga negaraserta menciptakan rasa aman masyarakat. Polisi berhak menangkap dan pelaku tindak pidana umum seperti perampokan, terorisme, pemerkosaaan dan lain sebagainya.
Baca juga : Subtansi Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pancasila
KPK juga bertindak untuk melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi yang marak di Indonesia serta gratifikasi atau penyalahgunaan keuangan negara. Selain itu, lembaga seperti lembaga peradilan juga memiliki peran yakni untuk menjatuhkan vonis terhadap kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
Lembaga lainnya yaitu tentara Nasional Indonesia atau TNI juga melakukan penanganan terhadap berbagai kasus seperti separatisme dan beragam ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Demikianlah berbagai upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang telah dan akan terus dilakukan untuk menjamin agar negara Indonesia tetap aman dan nyaman untuk ditinggali.
Originally posted 2018-07-06 17:03:10.
